Bupati Cirebon Lantik Ratusan Pejabat Fungsional dan Kadisduk Capil

KABUPATEN CIREBON - Bupati Cirebon melakukan pengambilan sumpah jabatan, serta pelantikan jabatan pimpinan tinggi pratama serta fungsional di lingkungan Pemkab Cirebon yaitu Kadisduk Capil, Iman Supriyadi, yang bertempat di Pendopo dan Pelantikannya sendiri dilakukan secara virtual, Senin (21/2/2022).

Tercatat, sebanyak 209 orang dilantik menjadi pejabat pengawas ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan. Lalu ada 85 orang dilantik menjadi pejabat fungsional melalui pengangkatan pertama kali dan melalui perpindahan dari jabatan lain. 

Baca juga: Ketua IWO Bogor Raya: Disnaker Harus Didukung oleh Semua Stakeholder

"Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama telah berdasarkan keputusan Kemendagri Nomor 821.22-81 Tahun 2022. Isinya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Disdukcapil, " ungkap Imron.

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

Menurutnya, untuk jabatan fungsional, sudah sesuai dengan Menteri PAN-RB. Hal itu mengacu pada aturan Nomor 17 Tahun 2021, tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan fungsional. Peraturan Menteri PAN-RB juga mengacu kepada aturan Nomor 25 Tahun 2021, tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. 

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penataan kelembagaan baru dan penyederhanaan birokrasi.  Serta penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, atau jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional, " jelas Imron.

Baca juga: Satpol PP Kabupaten Sukabumi Bersama Bea Cukai dan TNI Polri Berantas Cukai Tembakau Ilegal

Disamping itu lanjutnya, aturan sudah selaras dengan peraturan Kemendagri Nomor 800 / 8308 / Otda.  Perihal isinya, yaitu Persetujuan Penyetaraan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Untuk itulah, sebanyak 288  pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Cirebon, mendapat rekomendasi untuk dialihkan menjadi pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan. 

"Mutasi dan rolling ini adalah hal yang biasa dalam suatu organisasi pemerintahan. Ini karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, " ucap Bupati.

Baca juga: Kementerian Kominfo Siapkan Perubahan Kedua Permen Kominfo No. 13 Th 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Imron meminta, semua yang dilantik untuk segera membangun komunikasi dan kerjasama secara efektif. Bupati juga berharap, semua bisa melayani masyarakat dengan baik.

"Tolong jaga baik-baik amanah jabatan yang sudah dipercayakan kepada kalian, " tukas Imron. (Subekti)

Baca juga: Ini Pesan Bupati Bogor Pada Warga Penerima PTSL