Mutasi Pejabat Pemkab Cirebon Bakal Digelar, Riko : Jangan Asal-asalan !

CIREBON - Agenda mutasi dan rotasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon akan digelar dalam beberapa hari ke depan.

Kabarnya, pelantikan pejabat dilakukan pada 30 September atau awal Oktober 2022. Mutasi menyentuh eselon III yakni kepala bagian (kabag), sekretaris dinas (sekdis), camat dan kepala bagian (kabid). Ada pula eselon IV untuk kepala seksi (kasi) dan lurah.

Baca juga: Kapolres Sukabumi Hadiri Upacara Penutupan Latihan Berganda SPORC Yang Dihadiri Kementri LHK RI dan Lemdiklat Polri

Mutasi dan rotasi dilaksanakan karena ada pejabat lama yang pensiun, promosi ke eselon Ini dan meninggal dunia. Sehingga, ada banyak posisi yang kosong.

Terkait hal tersebut, Bupati Cirebon, H. Imron diingatkan untuk tidak sembarangan dalam menempatkan pejabat. 

Baca juga: Ridwan Kamil : Sektor Pariwisata Bangkit Awal 2022 Jika Herd Immunity Tercapai, 37 Juta Warga Jabar Sudah di Vaksin Hingga Desember 2021

"Jangan asal-asalan atau sembarangan dalam menempatkan pejabat. Kemaren-kemaren masih terjadi, ada pejabat yang punya latar belakang pendidikan sosial ditempatkan di PUTR. Ada pula yang pendidikannya bukan kesehatan menjadi pejabat di Dinas Kesehatan. Ini kan namanya asal-asalan, " tegas Riko Riyanto, mantan aktivis PMII Cirebon, Rabu (28/9/2022).

Sebagai putra daerah Kabupaten Cirebon, dirinya meminta Bupati Imron lebih hati-hati dan cermat dalam menempatkan pejabat.

Baca juga: Kunker ke Kecamatan Mapat Tunggul, Bupati Yusuf Lubis Ungkap Mantapnya Persatuan Masyarakat Setempat

"Latar belakang pendidikan itu penting, agar pejabat itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Di PUTR misalnya, ya harus berlatarbelakang teknik. Di Dinas Kesehatan, ya dari sekolah kesehatan juga. Begitu pun di Dinas Pendidikan, jangan dari orang kesehatan. Nah, bagi pejabat yang sudah menjalankan dengan baik harus diberi penghargaan kenaikan. Jangan sampai belasan tahun di situ-situ saja. Sementara, ada pejabat baru yang mudah naik. Ini tidak adil dan diskriminasi namanya, " lanjut pria concern terhadap kebijakan publik. (Bekti)